Tuesday, December 20, 2016

Generasi Muda Harus Lanjutkan Perjuangan Menegakkan Wawasan Nusantara

CATATAN KHUSUS --- Prof. Dr. Hasjim Djalal adalah lulusan University of Virginia, Amerika Serikat (AS) pada 1959 dengan penelitian atas Timur Tengah dan negara berkembang dalam disertasi berjudul Eisenhower Doctrin in The Middle East. Keberadaan Hasjim untuk mengenyam pendidikan di AS adalah atas usaha sendiri dengan biaya sendiri pula dengan bekerja serabutan di perkebunan maupun restoran di negeri Paman Sam tersebut.


       
      Prof. Dr. Hasjim Djalal

Konsep perjuangan dan cara pandang akan wawasan Nusantara sudah lahir sejak 1957. Kala itu, keadaan negara memang sedang dalam pergolakan hebat. Terjadi hal-hal yang mengganggu ketenangan dirinya dalam belajar di luar negeri. Gerakan-gerakan kedaerahan yang menimbulkan konflik bersenjata di Sumatera, Sulawesi, dan lain-lainnya di Indonesia sudah melibatkan kekuatan-kekuatan asing. Salah satu contoh kala itu adalah di Sulawesi Utara, ada kapal terbang AS yang kemudian melakukan tindakan-tindakan militer.
“Saya tidak bisa menghubungi keluarga di dalam negeri karena kendala komunikasi maupun kendala-kendala politis akibat konflik,” kenang Hasjim. Namun dari keadaan itulah muncul cara pandang wawasan Nusantara dari dirinya dengan sebuah kalimat pertanyaan how to identify Nusantara? Sampai akhirnya membawa dirinya bersama Mochtar Kusumaatmadja menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah Deklarasi Djuanda.

Perjuangan Hasjim Djalal bersama Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan wawasan Nusantara sejak Deklarasi Djuanda pada Desember 1957 terus berlanjut. Tercatat untuk Hasjim seorang diri saja, ia sudah mengemban tugas negara dengan berkeliling ke 82 negara di seluruh benua dunia demi menegakkan wawasan Nusantara Indonesia di mata dunia. Mulai dari ke negara-negara baru di kawasan Afrika yang tidak mengerti akan hukum laut karena tidak memiliki wilayah laut, sampai ke negara-negara Amerika Selatan yang sudah memiliki doktrin teritorial batas laut sejauh 200 mil dan dikenal dengan ECP Countries, yakni Ekuador, Chili, dan Peru.

Salah satu kenangan tak terlupakan bagi Hasjim adalah saat ia beserta delegasi Indonesia menghadiri Konvensi Hukum Laut di Jamaika pada 1974. Kapasitas kehadiran delegasi Indonesia adalah memperjuangkan wawasan Nusantara sebagai sebuah kesatuan utuh tak terpisahkan, serta tidak dikurangi sedikitpun. Awalnya, Inggris mengusulkan maksimum hanya boleh 24 mil saja, dan Indonesia menolak mentah-mentah batasan laut seperti itu. Indonesia ingin semua tergantung pada kepentingan serta keadaan geografis Indonesia.

Lalu, AS mengusulkan naik menjadi 24 mil, dilanjutkan Inggris dengan 48 mil, bahkan sampai tahapan 80 mil saja Indonesia masih menolak mentah-mentah usulan negara-negara tersebut. Sampai suatu ketika, disebabkan kebuntuan tersebut, diadakan kembali Internal Discussion antara kedua negara tersebut dengan Indonesia. Di situlah, Indonesia melalui Hasjim Djalal, menegaskan dengan keras bahwa Indonesia bukan datang untuk mendiskusikan kepentingan AS dan Inggris, melainkan untuk mendiskusikan kepentingan Indonesia, yaitu menegakkan wawasan Nusantara bagi dunia internasional. Jika kepentingan AS dan Inggris adalah untuk kebebasan pelayaran kapal dan lain sebagainya, itu dianggap Indonesia sebagai kepentingan mereka berdua dan bukanlah kepentingan Indonesia.
Akibat perkataan itu, delegasi AS melakukan walk out dari ruangan. Saat itu, Mochtar Kusumaatmadja panik, lalu mendatangi Hasjim sambil bertanya, apa yang sebenarnya dikatakan Hasjim sehingga membuat berang delegasi AS tersebut?
“Saya santai katakan kepada Mochtar bahwa kebetulan saya orang Padang. Jadi, saya hanya menggunakan cara negosiasi orang Padang, yaitu dengarkan terlebih dahulu serta hargailah pendapat semua orang. Tapi, sebisa mungkin pendapat kami yang digunakan pada akhirnya,” begitu jawab saya kepada Mochtar. Ia dan Hasjim akhirnya hanya tertawa berdua. Mendengar seloroh Hasjim, seluruh ruangan Kuliah Umum dan Seminar Wawasan Nusantara di Museum Nasional Jakarta, Sabtu (17/12/2016), sontak tertawa geli.

Kisah-kisah bagaimana perjuangan seorang Hasjim Djalal bersama rekannya Mochtar Kusumaatmadja dalam menegakkan sekaligus menginformasikan cara pandang bangsa Indonesia akan wawasan Nusantara seharusnya bisa melecut seluruh bangsa Indonesia untuk memahami wawasan Nusantara itu sendiri sebagai satu kesatuan utuh yang meliputi seluruh wilayah mulai sejauh mata memandang di atas bumi, ke bawah bumi Indonesia, sampai ke atas langit Indonesia. Perjuangan Hasjim bahkan sudah mencapai menuntut hak Indonesia hingga GSO atau Geo Stationary Orbit ke PBB. GSO maksudnya adalah selama orbit di angkasa tetap berputar mengikuti bumi dan tetap berada di atas daerah tertentu. Jaraknya bisa mencapai 13.000 kilometer. Banyak satelit menggunakan fungsi tersebut dan negara-negara di Pasifik Selatan serta negara lainnya sudah menggunakan fungsi satelit untuk hal tersebut (GSO). 

Namun, wacana itu akhirnya mentah, karena Indonesia menyadari, pesawat terbang yang dimiliki saja, seperti pesawat tempur Indonesia yang ada, baru bisa mencapai ketinggian 60.000 kaki dari permukaan tanah. Lalu, bagaimana bisa mencapai 100 mil ke atas atau sampai 13.000 kilometer ke atas untuk memenuhi standar GSO tersebut? Ternyata, pertanyaan how far can you go and control up there? menghentikan Indonesia memperjuangkan hal itu di tengah jalan.

Oleh karena itulah, berdasarkan kisah sejarah perjuangan menegakkan sekaligus mempertahankan wawasan Nusantara yang sudah dilakukan selama ini, tugas para generasi penerus bangsa tinggal bagaimana mempertahankan wawasan Nusantara atau melanjutkan wawasan Nusantara tersebut menyentuh batas maksimum yang diinginkan seluruh bangsa Indonesia sejak dahulu.

“Intinya adalah dahulu saya katakan dengan tegas kepada dunia bahwa laut ini punya kami sehingga ada kepentingan dan hak kami di situ. Namun begitu, seluruh samudera di dunia ini juga ada kepentingan kami di sana, jadi harus kami perjuangkan juga sampai titik darah penghabisan. Sudah tugas generasi sesudah kami untuk memanfaatkan dan memelihara semua itu untuk kepentingan NKRI dan seluruh bangsa Indonesia, tetap utuh dalam wawasan Nusantara untuk sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat Indonesia,” lanjut Hasjim.


Lanjut Hasjim, jika generasi sekarang mampu berpikir sejauh kami dan lebih jauh dari kami, yakinlah bangsa Indonesia akan terbang jauh di atas bangsa-bangsa lain di dunia ini. Yakinlah bangsa Indonesia bukan hanya menjadi bangsa dengan negara yang selalu ribut sendiri di dalam negeri. Melainkan menjadi bangsa yang tekun dalam berusaha serta berjuang tanpa tergoda hal-hal yang tidak relevan bagi perjuangan.


“Generasi muda juga harus memahami relevansi hal-hal yang dilakukan, terutama jka menyentuh cara pandang akan wawasan Nusantara yang harus memiliki visi tiga dimensi tersebut,” pungkas Hasjim.


Tangkal TKA Ilegal, Kemenaker Perketat Pengawasan


MADIUN  -  Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) mengawasi ketat tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia guna mengantisipasi adanya tenaga kerja asing ilegal atau tidak resmi.


Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) Hanif Dhakiri saat Peresmian dan Peletakan Batu Pertama Perumahan TKI Murah di Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (20/12/2016), menyatakan akan menindak tegas bagi pekerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia.

"Kemenaker akan mengawasi keberadaan para pekerja asing tersebut. Jika ada yang melanggar ataupun ilegal, maka akan ditindak tegas sesuai aturan," ujar dia di Madiun kepada wartawan.

Menurut dia saat ini jumlah tenaga kerja asing legal di Indonesia mencapai 74.000 orang. Jumlah tersebut yang terdaftar secara resmi di Kemenaker hingga bulan November 2016.

Banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, membuat Pemerintah RI terus melakukan skema pengendalian dengan aturan dan syarat untuk bekerja di Indonesai bagi warga negara asing.

Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan pengawas kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, Polri, dan pemerintah daerah untuk memantau para kerja asing tersebut.

"Keterlibatan petugas Imigrasi, Polri, dan pemda juga bertujuan untuk mengantisipasi adanya tenaga kerja asing ilegal di wilayah Indonesia," kata dia.

Pihaknya tidak memungkiri, jumlah puluhan ribu tenaga kerja asing di dalam negeri tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri yang mencapai jutaan orang.

Untuk itu, ia meminta kepada para TKI yang bekerja di luar negeri untuk mengurus izinnya dengan benar sehingga tercatat sebagai tenaga kerja asing legal. Hal itu terutama berlaku bagi TKI informal di luar negeri.

Sebab, status legal dalam bekerja di luar negeri akan menguntungkan tenaga kerja bersangkutan jika sewaktu-waktu terjadi risiko dalam pekerjaan.

Pembunuh Dubes Rusia Sempat Teriak "Jangan Lupakan Aleppo"


JAKARTA  - Pembunuh Duta Besar Rusia untuk Turki Andrey Karlov  diidentifikasi sebagai agen polisi berusia 22 tahun bernama Mevlut Mert Altintas. Saat melakukan aksinya, dia sempat berteriak "Jangan lupa Aleppo! Jangan lupa Suriah!" sebelum menembak mati Karlov yang berada tepat di depannya.




Altintas sendiri tewas dilumpuhkan pasukan khusus Turki.


Altintas terekam menembak mati sang dubes Rusia dari belakang dengan pistol semiotomatisnya ketika korbannya sedang meresmikan pameran foto.

Para pejabat Turki berkilah Altintas saat itu tidak sedang bertugas.

Setelah menembak dubes didahului teriakan dalam Bahasa Turki "jangan lupakan Aleppo", Altintas juga mengancam para wartawan yang sedang mengabadikan peristiwa itu.

"Mundur! Mundur! Hanya kematian yang bisa mengeluarkan saya dari sini. Siapa pun yang punya peran dalam penindasan (di Suriah) akan mati satu per satu," kata Altintas.

Ketika situasi semakin kacau, Altintas berteriak 'Allahu Akbar'.

Kementerian dalam negeri Turki sendiri sudah membenarkan si penembak adalah polisi yang bekerja pada unit polisi anti huru-hara di Ankara dalam dua setengah tahun terakhir.

Mevlut Mert Altintas kelahiran 1994 seorang anggota polisi antihuruhara Turki .Ayahnya, Esrafil, ibunyar Hamidiye, dan adik perempuannya, Seher Ozeroglu, yang bekerja di sebuah butik pakaian, ditangkap di kota Soke, Provinsi Aydin.


Semasa muda Altintas aktif dalam partai AKP yang merupakan asal Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan kemudian kemungkinan punya kaitan dengan Front Nusra yang menjadi salah satu penentang Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Seorang saksi menceritakan bahwa Altintas berpakaian sangat rapi dengan jas hitam dan dasi serta berdiri tepat di belakang dubes Rusia itu ketika sang dubes berbicara.

"Dia mencabut senjatanya dan menembak duta besar dari belakang. Kami menyaksikan dia tumbang di lantai dan kemudian kami berlarian," kata saksi mata itu dalam laman Daily Mail.

Wali Kota Ankara Melih Gokcek memperkirakan penggunaan slogan Islam oleh si penembak kemungkinan adalah untuk mengambinghitamkan siapa yang bertanggung jawab atas serangan ini.  Dia bahkan menilai si penembak memiliki kaitan dengan kelompok Fethullah Gulen yang dituding berada di balik kudeta gagal 15 Juli silam. (plt/ant)
sumber:teropongsenayan.com


Selama 2016, Sudah 1,3 Juta Warga China Masuk ke Indonesia

JAKARTA --Inilah pengakuan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie. Menurut dia China merupakan negara paling tinggi yang masyarakatnya masuk ke Indonesia sepanjang 2016 ini. Berdasarkan data, dia menyebut lebih dari satu juta warga China masuk ke Indonesia dengan berbagai keperluan, mulai dari kunjungan wisata hingga bekerja.

"Jumlah yang masuk selama 2016, China terbanyak yakni 1.329.857 orang. Angka itu 15,60 persen dari warga asing yang masuk ke Indonesia selama 2016. Angka ini tercatat sampai 18 Desember 2016," kata Ronny saat berbincang dalam acara Apa Kabar Malam, tvOne, Senin malam, (19/12/2016).
Ronny mengungkapkan, China merangsek ke posisi pertama, setelah sebelumnya Singapura menduduki paling tinggi pertama warganya yang masuk ke Indonesia pada 2015 lalu. "Pada 2015, Singapura pertama dengan 1.439.500 orang, China pada 2015 di posisi kedua," kata Ronny.
Dari catatannya, ada kenaikan sebanyak dua persen warga China yang masuk ke Indonesia jika dikaitkan dengan periode yang sama tahun lalu. "Banyak yang berubah, ini mungkin karena ada kemudahan masuk, ada pula visa bebas kunjungan, dan perubahan itu sangat intens, termasuk adanya pekerja China," kata dia.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, mempertanyakan angka besar warga China yang masuk ke Indonesia. Meski di satu sisi berdampak pada naiknya sektor wisata, namun ada masalah lain saat para warga China yang datang juga bekerja di Indonesia. Ini alasan Komisi IX DPR membentuk Panitia Kerja (Panja).
"Kami membentuk panja, dari hasil panja menyebutkan jika ini ada permasalahan besar, isu besar soal China. Ini bukan soal wisata, tapi berdampak pada persoalan pekerja, ini tanggung jawab siapa?" kata Dede Yusuf.
Dia mengatakan, China memiliki jumlah penduduk sebesar 1,4 miliar. Sebanyak 400 juta diantaranya kini berstatus menganggur. Hal ini lah yang perlu dicermati di mana pemerintah dinilai justru mempermulus pekerja China berdatangan ke Indonesia lewat kerja sama yang dilakukan pemerintah.
"Jika kerja sama Indonesia dengan China berniat akan mendatangkan investor baru, membawa dampak ekonomi positif buat Indonesia, harusnya Indonesia yang diuntungkan. Ini kan jadi timbul masalah lain," kata dia.
Dede mengungkapkan dulu ada Permenaker yang kini sudah dicabut pemerintah. Disebutkan di aturan tersebut, masuk Indonesia) harus bisa berbahasa Indonesia, lalu level supervisor ke atas, dan didampingi 10 tenaga kerja Indonesia, dan ini sudah dicabut.
"Filter-filter ini sudah dicabut, ini jadi masalah baru." (ris/dbs)

Meresahkan, Ahli Politik LIPI Heran Pemerintah Diam Atas Serbuan Warga Cina

JAKARTA -- Peneliti Utama Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro meminta pemerintah menjelaskan berbagai isu yang berkembang luas di masyarakat tentang serbuan dan masalah warga negara Cina di tanah air. Sebab, jika pemerintah diam akan dianggap membiarkan atau bahkan malah bisa dianggap sebagai pihak yang membuat persoalan itu.

“Pemerintah diam saja padahal banyak isu yang sangat serius yang berkembang sangat luas saat ini seperti soal tenaga kerja kasar dari Cina, soal wisatawan dari Cina, soal pembangunan perumahan untuk orang-orang Cina, masuknya narkoba melalui kontraktor pembangunan Cina, soal e ktp yang bisa dipalsukan, termasuk isu masuknya paham komunis Cina ke indonesia. Jika masyarakat menuduh pemerintah membiarkan saja sudah berbahaya apalagi jika berkembang isu bahwa justru pemerintah lah yang melakukannya,” ujar Siti di Jakarta, Selasa (20/12/2016).
Siti prihatin karena semua pihak yang memiliki tanggungjawab untuk menjelaskan kepada rakyat saat ini semuanya diam. Padahal, menurut dia, seharusnya Menkumham bisa menjelaskan berapa banyak turis Cina yang masuk ke Indonesia, berapa banyak yang bekerja di Indonesia. Menakertrans juga seharusnya bisa menjelaskan berapa banyak tenaga kerja legal dan ilegal dari Cina. Begitu  juga menlu  harus bisa menjelaskan bagaimana hubungan Cina dan Indonesia.
"Sejauh mana juga isu peperangan kepentingan kapitalisme lama seperti Amerika melawan kapitalisme baru seperti Cina yang ada di Indonesia. Jubir pemerintah pun diam saja,” tegasnya.
Profesor Riset ini prihatin karena pembangunan saat ini tidak lagi berpihak pada bangsa sendiri. Dia pun prihatin karena bangsa yang besar ini tidak memiliki saringan atau filter terhadap apapun pengaruh dari asing.
”Gak usah jauh-jauh, kalau kita mau masuk Singapura saja, muka petugas imigrasinya tidak bersahabat. Masak masuk Indonesia yang adalah negara yang jauh lebih besar dari Singapura semua bebas masuk tanpa filter?Perbatasan baik di darat, laut dan udara harus dijaga ketat,” imbuhnya.
Sebenarnya menurut Siti, TNI bisa berperan aktif untuk menangkal masuknya orang-orang asing ilegal tersebut karena itu juga menjadi tupoksi TNI menjaga kedaulatan.
”TNI juga bisa aktif untuk menjaga pertahanan negara dari ancama luar, khusus dalam konteks isu itu meski bukan petugas imirangarsi, bukan menkumham, TNI harus bisa menjaga pertahanan negara dari infritasi dari luar. TNI harus ikut bertanggungjawab karena masalah keamanan bukan hanya masalah senjata, tapi juga ideologi, manusia, termasuk soal masuknya virus cabai. Lebih baik kita antisipatis daripada harus mengobati jika sudah terjadi. Mumpung ancaman sudah terendus sekarang harus ada solusi, jangan sampai meledak, terlebih ada moment pilkada serentak,” tegasnya.
Dia pun melihat ironi ketika saat ini banyak anak bangsa yang bekerja di luar negeri sebagai TKI dan TKW atau buruh kasar, bangsa ini justru membiarkan tenaga-tenaga kerja kasar dari Cina bekerja di Indonesia. Padahal banyak TKI dan TKW kita didzalimi di luar negeri. “Ditengah persoalan TKI dan TKW kita menghadapi penyiksaan oleh majikan di luar negeri, kita saat ini seolah dengan sangat santai memasukkan tenga kerja unskil.Ini masalah kedaulatan yang harus dijaga. Sekarang mana Trisakti itu?Kedaulutan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkebudayaan?,” ujarnya heran.
Pembiaran oleh pemerintah menurutnya akan sangat merugikan Indonesia, karena dengan hal ini maka dunia akan tahu bahwa negara ini betul-betul tidak berdaya dan lemah dalam penegakan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh orang luar untuk menyerbu indonesia. “Semua ini mengancam kita baik dari segi keamanan, stabilitas, ekonomi, ideologi, budaya, politik, sosial dan lain-lainnya.Intinya semua aspek kehidupan,” katanya lagi.
Saat ini kesadaran dari pemerintah sebagai eksekutor sangat diperlukan karena menurutnya pemerintahan saat ini sudah tidak memiliki kontrol untuk apapun yang dilakukannya. DPR yang diharapkan sebagai lembaga demokrasi yang memiliki 3 fungsi seperti pengawasan, anggaran dan legislasi pun tumpul dan tidak bisa melakukan fungsinya dan check and balance yang diharapkan pun tidak ada.
”Seharusnya ketika pemerintah memberikan penjelasan yang tidak bisa diterima atau ketika pemerintah diam saja, DPR bisa mengajukan hak interpelasi. Tapi kondisinya sekarang pemerintah didukung koalisi besar sehingga DPR pun diam. Jadi tidak ada kontrol, sementara yang oposisi seperti Gerindra, PKS dan Demokrat juga tidak bisa berbuat apa-apa. Belum lagi sekarang baik akademisi, LSM seperti sudah terkooptasi juga oleh pemerintah. Makanya kalau mau dibikin seragam dan tidak ada kritik dan oposisi, tolong pemerintah amanah. Jangan sampai melakukan penyimpangan dan membuat blunder,” tegasnya lagi.
Jika ini terus berlanjut maka menurut Siti kondisi sosiacl unrest atau keresahan sosial yang kolektif akan sangat membahayakan. Kondisi ini menurutnya juga akan sangat mudah ditunggangi. ”Dalam aksi demo besar-besaran beberapa waktu lalu, kita sebenarnya bisa melihat bahwa masyarakat sudah resah. Ini tidak bisa dibiarkan karena bisa sewaktu-waktu meledak. Kondisi keresahan masyarakat akan sangat mudah dituggangi. Pemerintah harus mau melakukan komunikasi dua arah karena kita negara demokrasi. Kalau negara otoriter memang tidak perlu komunikasi, tidak perlu juga mendengarkan suara rakyat,” sindirnya.

Permintaan Ditolak Hakim, Kuasa Hukum Ahok Kecewa

JAKARTA  - Ketua Tim Kuasa Hukum Ahok, Tri Moeljadi mengaku pihaknya masih kecewa karena tidak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, terkait pandangan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi terdakwa.


Pada saat itu permintaannya ditolak oleh Majelis Hakim Dwiyarso Budi Santiarto karena mengingat waktu yang ada.

"Dimana pun hak bicara terakhir ada pada terdakwa. Karena yang ingin kita sampaikan juga ringkas, ya sudahlah," kata Tri Moeljadi di Pengadilan Jakut, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).

Sebelumnya, setelah mendengarkan pembacaan pendapat JPU, Tri sempat ingin mengajukan tanggapan dari pendapat JPU. Namun, permintaannya tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Dwiyarso Budi Santiarto‎.

"Setelah kami bermusyawarah, maka sidang pembacaan pendapat JPU sudah diatur dan mengikat maka kami akan menunda sidang ini untuk acara keputusan. Keberatan saudara (terdakwa) bisa kami catat di berita acara persidangan. Sidang kami tunda dan akan kami lanjutkan dengan agenda  putusan  pada Selasa (27/12/2016), dengan permintaan terdakwa tetap hadir," tutup Dwi.

sumber :teropongsenayan.com

Tolak Reklamasi, Kader PDIP Se-Jakut Kompak Dukung Anies-Sandi

JAKARTA  - Setelah mundur sebagai Bendahara DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jakarta Utara, Basry Banteng, mendukung paslon Gubernur dan Wagub DKI, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.



Saat menyampaikan sambutan di acara "Relawan Bergerak!!!" di Jl Borobudur, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016), Basry menerangkan, mendukung Anies-Sandi karena satu-satunya calon yang tegas menolak reklamasi.
"Beda dengan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Dia promotor reklamasi," ujarnya.‎
Diketahui, PDI-P bersama tiga partai koalisi, mengusung Ahok pada Pilkada DKI 2017 dan dipasangkan dengan Djarot Saiful Hidayat.
Daeng Basry, sapaannya, lantas menceritakan pengalamannya tentang menolak reklamasi Jakarta.
Beberapa waktu lalu, sejumlah kader PDI-P Jakut bersama warga pesisir dan nelayan menyampaikan aspirasinya yang menentang pembangunan pulau buatan di utara ibukota itu.
Mereka juga telah mendatangi eks Ketua DPD PDI-P DKI, Boy Bernadi Sadikin, agar menginstruksikan kader banteng di DPRD menghentikan pembahasan dan menolak pengesahan dua raperda terkait reklamasi.
Bahkan, mereka juga sedikitnya empat kali menyambangi politisi PDIP di Kebon Sirih untuk menyampaikan aspirasinya.
"Akhirnya kami demo. Terbentuk beberapa elemen, bergerak. Teman-teman pesisir turun rutin," bebernya.
Basry menambahkan, bahwasanya sekira 50 persen kader PDI-P Jakut takkan mendukung Ahok-Djarot pada kontestasi politik lima tahunan tersebut. "Nanti, 15 Februari, juga 'rontok'," yakinnya.
Hingga kini, Basry bersama beberapa kader PDI-P Jakut masih sibuk 'bergerilya' ke sejumlah titik untuk menyosialisasikan Anies-Sandi. "Dalam waktu dekat akan kami deklarasikan," tandasnya. ‎